Siaran Pers : Seminar Nasional Program Tahunan Himpunan Taruna Jurusan Keselamatan Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia –

Siaran Pers : Seminar Nasional Program Tahunan Himpunan Taruna Jurusan Keselamatan Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

Posted by

Siaran Pers No. 04/Ti/Stpi/03/2018 Tanggal 01 Maret 2018 Tentang Seminar Nasional Program Tahunan Himpunan Taruna Jurusan Keselamatan Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

Himpunan Taruna Jurusan Keselamatan Penerbangan STPI mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Tinjauan Efektifitas Rute Penerbangan Jalur Selatan Serta Pengambilalihan Ruang Udara Sektor A B C dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, Pertahanan dan Kedaulatan Nasional” yang dilaksanakan di Hotel Novotel Tangerang, Banten.

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan oleh Ketua STPI Curug, Capt. Novyanto Widadi S.AP,MM. Pemukulan Gong oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, Ibu Sri Lestari Rahayu, SH, LLM disaksikan oleh seluruh hadirin tamu undangan menandakan resmi dibukanya acara seminar nasional ini.

Ada empat (4) Pembicara pada seminar nasional tersebut yang dibagi menjadi dua (2) sesi dan setiap sesi dibuka diskusi tanya jawab antara pembicara dan tamu undangan yang hadir. Pada sesi pertama membahas tentang tinjauan efektivitas rute penerbangan jalur selatan, Pembicara satu yaitu Direktur Operasi PT. Garuda Indonesia(Persero) Capt. Triyanto Moeharsono menjelaskan, mengacu pada surat Direktorat Jendral Perhubungan Udara No.AU.306/12/5/DJPU-DNP.2016 perihal trial rute selatan pulau jawa yang dilaksanakan tanggal 17-23 Desember 2016 dengan rute CGK – DPS menggunakan pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia yang dijadwalkan satu penerbangan dalam satu hari selama seminggu dan hanya terlaksana empat (4) penerbangan dikarenakan beberapa penerbangan lainnya terkendala teknis dan cuaca. Dari trial tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan rute utara maka flight time rute selatan masih lebih lambat, perlu dilakukan perbaikan STAR & SID yang lebih efisien agar didapatkan komparasi nilai ekonomis rute selatan (T1) jika dibandingkan dengan rute utara (W45) serta rute selatan dapat dijadikan alternatif jika rute utara tidak dapat digunakan. “Penggunaan rute selatan dibuat fleksibel dari sisi waktu dan bergantung pada NOTAM military axercise dan rute selatan efektif digunakan pada bandara-bandara yang berada di selatan pulau jawa seperti JOG – DPS dan BDO – DPS serta perlu dilakukan perbaikan STAR & SID yang lebih efisien agar didapatkan komparasi nilai ekonomis rute selatan (T1) jika dibandingkan dengan rute utara (W45)” tambahnya sebagai masukan Garuda Indonesia terkait rute selatan (T1).

Pembicara dua pada sesi pertama yaitu Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan, bapak Mohamad Hasan Bashory dalam awal pemaparannya menjelaskan kronologi pembahasan pemanfaatan rute selatan pulau jawa sebagai tindak lanjut kepadatan penerbangan rute utara pulau jawa untuk penerbangan ke wilayah timur Indonesia. Beliau menambahkan, dari hasil uji coba jalur penerbangan rute selatan ini terdapat perbedaan jarak tempuh dengan rute utara (W45) apabila Denpasar menggunakan runway 27 yaitu sebesar 60 NM serta waktu tempuh yang relatif lebih lama yaitu +/- 6 menit bila dibandingkan dengan rute utara. “Area rute selatan berada di FIR Jakarta dan Ujung Pandang, wilayah udara Kelas A antara FL310 sampai dengan FL600, Jam operasi tergantung pada koordinasi antara unit ATS dan Koordinator Sipil Militer mengenai aktivitas militer atau dari pukul 07.00 UTC sampai 23:00 UTC serta rute selatan hanya untuk penerbangan domestik atau pesawat dengan registrasi Papa-Kilo” pungkasnya terkait publikasi dari hasil uji coba rute selatan.

Sebelum dimulainya sesi kedua, para tamu undangan dipersilahkan untuk ishoma terlebih dahulu. Pada sesi kedua ini membahas tentang pengambilalihan ruang udara sektor A B C dan dampaknya terhadap perekonomian, pertahanan dan kedaulatan nasional yang sebelumnya diselingi kegiatan ishoma terlebih dahulu, Pembicara tiga yaitu Manager Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan Airnav Indonesia bapak Moeji Soebagyo, ST menjelaskan gambaran ruang udara Indonesia, sejarah sektor A,B,C dan juga batas ruang udara sektor A,B,C diatas Natuna dan Kepulauan Riau serta rencana restrukturisasi ruang udara tahun 2018-2020. Beliau menambahkan bahwa Airnav Indonesia sendiri sudah memiliki kesiapan hingga 99% dari segi SDM, navigasi, surveillance dan ATC system untuk menunjung pengambilalihan ruang udara dimaksud.

Pembicara empat yaitu Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda TNI Imran Baidirus, SE menjelaskan dampak dari pengambilalihan ruang udara sector A,B,C terhadap pertahanan dan kedaulatan nasional. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan tentang Flight Information Region (FIR) berdasar pada dasar hukum Annex 11 Konvensi Chicago. Menurut Konvensi Chicago tersebut, pendelegasian wilayah udara kepada Negara lain bukanlah sesuatu yang tabu dilakukan dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. Hal ini untuk mencegah adanya ruang udara yang tidak tercakup dalam FIR dengan berbagai alasan oleh Negara yang mempunyai kedaulatan wilayah tersebut. Pendelegaian tidak mengesampingkan kedaulatan Negara yang mendelegasikan dan Negara lain yang mengelola, hanya terbatas pada permasalahan teknis dan operasional serta tidak akan keluar dari konteks keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara. Menurut beliau dampak FIR diatur Negara lain terhadap pertahanan yaitu dari sisi pertahanan udara sangat merugikan karena penggunaan ruang udara untuk penerbangan militer menjadi terbatas dan terbuka serta membuka peluang penetrasi dan penyalahgunaan oleh kekuatan udara Negara asing, karena Air Traffic Service (ATS) berfungsi membantu pelaksanaan operasi pertahanan udara. Dari segi kedaulatan, meskipun dalam ketentuan hukum ditentukan pendelegasian wilayah udara untuk dikendalikan Negara lain tidak mengurangi kedaulatan akan tetapi pada kenyataannya kedaulatan Negara sangat dirugikan dengan adanya pendelegasian tersebut. “Pengendalian FIR oleh Negara lain di wilayah udara Indonesia, sangat berpengaruh terhadap system pertahanan udara nasional dan menyebabkan kendala dalam melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan di ruang udara serta upaya untuk pengambilalihan pengendalian FIR dari Negara lain mutlak dilakukan oleh Indonesia, agar Indonesia mampu mengontrol seluruh wilayah udaranya dan hal ini juga terkait dengan Kebanggaan Nasional (National Dignity) sebagai bangsa berdaulat”, tegas Marsekal Muda TNI Imran Baidirus dalam kesimpulannya.

Acara seminar nasional ini di moderatori oleh Insinyur R. Yuliantika MS., MH. PSCM yang terlaksana berkat kerjasama antara HTJ Keselamatan Penerbangan STPI Curug dengan Kementerian Perhubungan RI, TNI Angkatan Udara dan Airnav Indonesia serta PT. Garuda Indonesia(Persero).

Cewama Eka Tayai

Unit Teknologi Informatika

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

Jl. Raya STPI Curug

phone: 021-598 2204/2205

              +62 813-1805-2623

 

STPI Curug